JAKARTA — Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah hilal tidak berhasil diamati dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa malam, 17 Februari 2026.
Sidang isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dihadiri perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, ahli astronomi, serta anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. Penetapan dilakukan setelah pemerintah menerima laporan pemantauan hilal dari berbagai titik rukyat di seluruh Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab dan laporan rukyat yang menyatakan hilal tidak terlihat, maka disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang.
Menurut Kementerian Agama, pada saat matahari terbenam 17 Februari 2026, posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Secara astronomis, kondisi tersebut membuat hilal mustahil teramati. Data hisab menunjukkan ketinggian bulan di wilayah Indonesia berada pada rentang negatif, yakni antara minus 2,41 derajat hingga minus 0,93 derajat.
Sementara, Anggota Badan Hisab dan Rukyat, Cecep Nurwendaya, menjelaskan bahwa pada 17 Februari 2026 matahari terbenam pukul 18.15 WIB, sementara umur bulan masih sangat muda. Ijtimak atau konjungsi bulan-matahari baru terjadi pada pukul 19.01 WIB, setelah matahari terbenam.
“Artinya, saat magrib, hilal belum lahir. Umur bulan masih nol jam,” ujar Cecep dalam paparannya.
Ia menambahkan, pada 18 Februari, posisi bulan baru berada di ketinggian positif sekitar 8,76 derajat. Kondisi tersebut baru memenuhi syarat visibilitas hilal untuk memulai bulan baru Hijriah.
Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan itu merujuk pada Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Metode KHGT mensyaratkan terpenuhinya kriteria global, seperti ketinggian hilal minimal lima derajat dan elongasi delapan derajat di mana pun di permukaan bumi. Sistem ini berbeda dengan pendekatan rukyat lokal yang digunakan pemerintah.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama juga melakukan pemantauan hilal secara mandiri di sejumlah daerah. Hasilnya, NU menyatakan hilal tidak terlihat dan menetapkan awal Ramadan sama dengan pemerintah, yakni 19 Februari 2026.
Dengan demikian, pada tahun ini kembali terjadi perbedaan awal puasa di Indonesia. Sebagian umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, mulai berpuasa pada 18 Februari, sementara mayoritas lainnya memulai pada 19 Februari.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan sikap saling menghormati. “Perbedaan metode adalah bagian dari khazanah keilmuan Islam. Yang terpenting, ibadah tetap dijalankan dengan penuh kekhusyukan dan menjaga persatuan,” ujar Nasaruddin.
Penetapan awal Ramadan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian ibadah puasa, tarawih, dan berbagai aktivitas keagamaan yang diharapkan dapat memperkuat solidaritas sosial di tengah dinamika kehidupan masyarakat. (Red)
